JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2025 dengan skema yang diperluas, menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran akan difokuskan pada periode Juni hingga Juli 2025, mencakup Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan pangan beras. Program ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi nasional yang efektif untuk memperkuat konsumsi masyarakat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bansos ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga di Jakarta.
Cek Status Penerima Bansos 2025 Cukup dengan NIK KTP
Guna memastikan transparansi dan kemudahan akses, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan dua jalur untuk memeriksa status penerima bansos: melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Google Play Store untuk pengguna Android.
Melalui layanan ini, masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP elektronik (e-KTP) atau data yang sama pada Kartu Keluarga (KK). Dengan sistem yang terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan.
Panduan Cek Status Bansos via Situs Resmi
-Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
-Masukkan data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa.
-Isikan nama lengkap sesuai KTP.
-Ketik kode keamanan (captcha) yang muncul di layar.
-Klik tombol "Cari Data".
-Situs akan menampilkan informasi apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bansos, usia, jenis bantuan yang diterima, serta periode pencairan.
Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos:
-Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store.
-Pilih opsi “Buat Akun Baru”.
-Lengkapi formulir dengan data KK, NIK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, nomor HP aktif, dan email.
-Buat password yang aman.
-Unggah foto e-KTP dan selfie dengan memegang e-KTP.
-Setelah diverifikasi, pengguna akan menerima username untuk login ke aplikasi.
-Setelah masuk, pilih menu pencarian dan masukkan data penerima untuk melihat status bansos secara rinci.
Rincian Bantuan: Uang Tunai dan Beras 10 Kg
Menurut keterangan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), bantuan melalui Kartu Sembako/BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 200.000 per bulan kepada keluarga yang terdaftar di DTSEN dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini diberikan setiap dua bulan sekali dalam enam tahap penyaluran sepanjang tahun, sehingga total bansos yang diterima per KPM mencapai Rp 2.400.000 per tahun.
Uang tunai tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras dan telur di warung elektronik (e-warung) yang telah bekerja sama dengan Kemensos.
Sementara itu, bantuan berupa Beras 10 kg per bulan per keluarga disalurkan melalui program Bantuan Pangan. Komoditas tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Dalam proses distribusi, Bulog menggandeng sejumlah pihak termasuk PT Pos Indonesia (Persero), PT Yasa Artha Trimanunggal, dan anak usahanya, PT Jasa Prima Logistik.
Langkah ini menunjukkan kolaborasi aktif antara BUMN logistik dan pangan dengan pemerintah untuk menjamin bantuan pangan tersalurkan dengan cepat, tepat, dan akurat ke masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi Pemerintah dan BUMN adalah Dukungan dari Perusahaan Tambang Dinantikan
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program bansos dalam skala besar membutuhkan sinergi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah telah mendorong perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan tambang, untuk ikut berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam banyak wilayah tambang, kontribusi perusahaan tambang sangat krusial untuk mendukung masyarakat lokal melalui penyediaan akses pangan, air bersih, serta edukasi mengenai pengelolaan ekonomi rumah tangga.
Kolaborasi seperti ini telah dilakukan di berbagai daerah, di mana perusahaan tambang menyediakan bantuan pangan tambahan dan fasilitas logistik yang mempercepat distribusi bansos. Partisipasi aktif perusahaan-perusahaan tambang ini dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka, sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara industri dan komunitas lokal.
Pemerintah Tegaskan Prioritas Tepat Sasaran
Kemensos menyatakan bahwa data penerima bansos tahun 2025 telah diperbarui melalui proses pemadanan data yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Dengan integrasi sistem DTSEN, akurasi dan kecepatan penyaluran bansos akan terus meningkat. Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk aktif memantau status mereka dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.
“Melalui sistem digital dan pemutakhiran data secara berkala, kami berupaya menjamin program bansos ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar seorang pejabat di Kemensos yang enggan disebut namanya.
Program bansos 2025 yang digagas pemerintah bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Pemerintah berharap partisipasi semua elemen, termasuk perusahaan tambang dan BUMN logistik, akan semakin meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan di lapangan.
Dengan sistem pengecekan berbasis NIK secara daring dan akurat, masyarakat kini dapat lebih mandiri dan proaktif dalam memantau hak mereka atas bantuan sosial. Pemerintah terus mengembangkan sistem yang transparan dan responsif demi kesejahteraan rakyat Indonesia.